Kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR telah meninjau beberapa titik lokasi bencana banjir lahar dingin, seperti Kali Gendol, jembatan Kali Opak, dan ruas jalan nasional Yogya-Magelang di Kali Putih. Hal tersebut bertujuan untuk mendapatkan informasi-informasi secara langsung yang lebih detail terkait dengan bencana banjir lahar dingin tersebut.

          Hal tersebut disampaikan Ketua Tim, Yoseph Umar Hadi (F-PDI Perjuangan) dalam pertemuan dengan Gubernur Provinsi DIY yang diwakili Asisten Administasi Umum, Isyahnuri  beserta mitra, di Bale Raos Kraton Yogyakarta, Selasa (25/1)

         “Mengingat masalah-masalah yang dihadapi dan korban yang dihadapi tentu Komisi V DPR memerlukan segera informasi-informasi yang bisa disampaikan dalam rangka pengambilan keputusan nanti di DPR RI pasca bencana merapi ini,” tuturnya.

          Dia menambahkan, sesuai tugas dan fungsi sebagai anggota DPR perlu melihat dan mengamati lebih dekat betapa besar dan betapa hebatnya kejadian yang tidak bisa kita bayangkan sebelumnya.

          Menurutnya, langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka mengidentifikasi korban bencana merapi baik erupsi maupun banjir lahar dingin, korban jiwa, infrastruktur maupun harta benda dari masyarakat, akan menjadi bahan bagi Komisi V DPR dimasa-masa yang akan datang dalam rangka mengambil solusi dan keputusan guna memberikan dukungan bagi penyelesaian penanganan bencana banjir lahar dingin ini.

         Yoseph berharap penanganan bencana ini dapat dilakukan secara terpadu, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan koordinasi dari semua pemangku kepentingan. “Masalah ini bukan suatu masalah yang kecil meskipun hingga saat ini barangkali belum dinyatakan sebagai sebuah bencana nasional,” paparnya.

         Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, kalau melihat besarnya kerugian yang dihadapi maupun juga waktu penanganannya memerlukan alokasi anggaran yang tidak kecil dan memerlukan waktu yang cukup panjang dan penanganan yang komprehensif. “Kita mengharapkan perencanaan dan master plan yang jelas, tidak tambal sulam, dalam arti memerlukan penelitian dan keputusan bersama,” katanya,

       Menurutnya, penanganan yang bersifat regional dan lokal tidak akan bisa mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi. “Misalnya persoalan infrastruktur harus memerlukan perhatian dari semua pemangku kepentingan, baik di pusat maupun di daerah,” paparnya.

          Sementara Asisten Administrasi Umum, Isyahnuri mengatakan letusan merapi telah mengakibatkan timbulnya kerugian baik jiwa, harta benda maupun penghidupan masyarakat disekitar lereng merapi. Bahkan sampai dengan saat ini daerah aliran sungai juga tetap melakukan kewaspadaan terhadap timbulnya lahar dingin sebagai dampak adanya curah hujan yang tinggi disekitar merapi.

         Lebih jauh Isyahnuri menjelaskan, rekonstruksi dan rehabilitasi telah dilakukan bersama-sama oleh pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dengan dukungan kebijakan serta pendanaan dari pusat.

        Sebagian besar, lanjutnya, para pengungsi telah dapat menempati berbagai shelter Hunian Sementara (Huntara) yang kita sediakan lengkap dengan kebutuhan MCK serta fasilitas umum seperti bangunan Masjid, TK, Air Bersih, Fasilitas Kandang Ternak dan Kolam Ikan untuk usaha. Selain itu, mereka juga diberikan dana jatah hidup sementara sampai mereka nantinya mandiri.

         Menurutnya, ancaman bencana merapi sampai saat ini masih terjadi dan tidak dapat diprediksi kapan akan berakhir. Hal ini akan memerlukan penanganan yang komprehensif serta kedepan akan sangat memerlukan banyak pembiayaan yang tak terduga.

        “Kami dari unsur pemerintah daerah mengharap dengan sangat kepada Komisi V DPR untuk bersedia dapat memberikan dukungan kebijakan, terutama kepada pemerintah pusat mengenai kebijakan pendanaan kepada pemerintah daerah yang sedang dilanda bencana saat ini,” tambahnya.

         Tim kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI ke Provinsi daerah Istimewa Yogyakarta berjumlah 10 orang anggota, dipimpin langsung Wakil Ketua Komisi V DPR Yoseph Umar Hadi (F-PDI Perjuangan) dan sejumlah anggota lintas fraksi. (iw)/foto:iw/parle.